RSS

Tag Archives: Badan Intelijen Negara

BASMI TERORIS

Diakui bahwa  Kepolisian Negara RI terus mendalami langkah investigasi internal tentang tanggapan mereka terhadap informasi dari Badan Intelijen Negara (BIN) sehubungan dengan peristiwa bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah (25/9), yang diketahui bahwa pelakunya adalah Pino Damayanto alias Ahmad Urip alias Ahmad Yosefa Hayat yang melukai 15 (lima belas) orang.
Sehubungan dengan kejadian di atas, menurut hemat saya, intelijen sudah bekerja dengan baik dan telah memberikan informasi kepada pihak Kepolisian, dan kepolisianpun sebenarnya sudah melakukan tugasnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

Terus masalahnya apa, sehingga masih terjadi peristiwa bom bunuh diri di Solo ?

Disadari atau tidak, kelemahan ada pada peraturan perundang-peundangan negara kita yang mengganggap bahwa informasi intelijen belum cukup untuk dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku teror tanpa didukung alat bukti, artinya informasi intelijen belum dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melakukan penindakan.

Padahal terorisme adalah “extra ordinary crime” yaitu kejahatan yang luar biasa, dilakukan oleh orang-orang dan organisasi yang luar biasa baik disiplin maupun  loyalitasnya.

Disadari bahwa untuk menghadapi kejahatan terorisme ini, negara harus dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang juga harus luar biasa, diantaranya yang sedang diusahakan oleh para tokoh yang peduli terhadap NKRI adalah memperjuangkan terwujudnya UU Intelijen.

Tentu saja kita berharap suatu saat Undang-Undang Intelijen bisa meluruskan dan menutupi kelemahan Undang-undang Hukum sebelumnya, agar informasi intelijen bisa jadi alat bukti, yang akan sangat efektif dalam penanganan masalah teror serta memberikan rasa percaya diri kepada aparat supaya tidak dihantui dengan tuntutan Hak Azazi Manusia (HAM) yang selalu digembar-gemborkan beberapa pihak penentang.

Dipihak lain muncul pertanyaan dibenak kita : ”Apakah sebelum melakukan tindakan biadab tersebut para teroris juga memikirkan HAM orang-orang yang akan menjadi korbannya ?”

 
1 Comment

Posted by on October 2, 2011 in IndonesiaKu

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

RUU INTELIJEN HARUS LIBATKAN KOMISI INDEPENDEN ?

Dalam gatra.com, edisi 6 April 2011 yang lalu, ada pendapat tentang  Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen, bahwa pembahasan dan pengawasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara, harus melibatkan komisi negara yang independen, membuka ruang pengawasan yang luas, jangan hanya dibebankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) sebagai pengawas utama.

Komisi-komisi negara independen yang dimaksud adalah Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kegiatan atau Operasi Intelijen harus dapat dibawa ke ruang publik khususnya di wilayah konflik di mana operasi intelijen kerap dilakukan, agar operasi intelijen dapat menghadirkan ruang transparansi dan akuntabilitas yang bisa diukur oleh publik.

Pendapat tersebut adalah wajar di dalam suatu negara yang demokratis, tetapi jangan lupa bahwa di negara kita sudah terdapat lembaga atau badan yaitu DPR dalam hal ini Komisi I, yang mempunyai wewenang mengawasi kegiatan pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informasi, serta Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk Badan Intelijen Negara.

Komisi I DPR mempunyai mitra kerja seperti :

  1. Departemen Pertahanan
  2. Departemen Luar Negeri
  3. Tentara Nasional Indonesia
  4. Departemen Komunikasi dan Informatika
  5. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
  6. Badan Intelijen Negara (BIN)
  7. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
  8. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
  9. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
  10. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
  11. Televisi Republik Indonesia (TVRI)
  12. Radio Republik Indonesia (RRI)
  13. Dewan Pers

(wikipedia)

Komisi I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat menyelenggarakan

rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;

konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya; rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain; rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau kunjungan kerja.

Dari uraian di atas dinyatakan bahwa DPR adalah lembaga yang kompeten, bertugas mengawasi intelijen dalam melakukan kegiatannya, sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

Dengan demikian, perlu dipertimbangkan lagi niat untuk melibatkan KOMNAS HAM, Komnas Perempuan, KPK dan PPATK dalam mengawasi kegiatan dan operasi intelijen.

 
6 Comments

Posted by on April 11, 2011 in IndonesiaKu

 

Tags: , , , , , , , , , ,

WIRANTO : INTEL BOLEH MENANGKAP ASAL ATURANNYA JELAS

Foto : matanews.com

Foto : matanews.com

Rancangan Undang Undang (RUU) Intelijen yang sedang dibahas DPR, mendapat tanggapan dari beberapa kelompok dan masyarakat antara lain karena kekhawatiran terjadinya penangkapan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Periode 2010 – 2015, Wiranto, menyatakan bahwa intelijen berhak melakukan penangkapan sepanjang ada aturan yang jelas, hal ini disampaikan setelah pertemuan Dewan Penyelamat Negara di Kantor DPP Hanura, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (6/4/2011).

Wiranto menambahkan bahwa intelijen berguna untuk melawan musuh dari luar maupun dari dalam negeri, untuk itu perlu diberi kewenangan melakukan penangkapan, tetapi jika penangkapan ini dilakukan tanpa adanya aturan yang jelas maka dikhawatirkan kewenangan tersebut akan disalahgunakan untuk menangkap lawan politik.

Pernyataan di atas menekankan, bahwa sebaiknya memberikan kewenangan tersebut kepada Intelijen, agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan optimal dibawah lindungan payung hukum yang memadai demi keamanan bangsa dan negara kita.

Dengan demikian diharapkan DPR dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan RUU ini sekaligus mempersiapkan batasan dan sanksi yang akan diberikan apabila intelijen menyalahi aturan.

Sebagai masyarakat kita dapat mengikuti dan mengawal Intelijen dalam melaksanakan tugasnya, melalui wakil-wakil di DPR (Komisi I)sebagai suatu lembaga yang selama ini melakukan pengawasan.

Sumber : detikcom

 
6 Comments

Posted by on April 9, 2011 in IndonesiaKu

 

Tags: , , , , , , , , , , ,