RSS

RUU INTELIJEN HARUS LIBATKAN KOMISI INDEPENDEN ?

11 Apr

Dalam gatra.com, edisi 6 April 2011 yang lalu, ada pendapat tentang  Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen, bahwa pembahasan dan pengawasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara, harus melibatkan komisi negara yang independen, membuka ruang pengawasan yang luas, jangan hanya dibebankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) sebagai pengawas utama.

Komisi-komisi negara independen yang dimaksud adalah Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kegiatan atau Operasi Intelijen harus dapat dibawa ke ruang publik khususnya di wilayah konflik di mana operasi intelijen kerap dilakukan, agar operasi intelijen dapat menghadirkan ruang transparansi dan akuntabilitas yang bisa diukur oleh publik.

Pendapat tersebut adalah wajar di dalam suatu negara yang demokratis, tetapi jangan lupa bahwa di negara kita sudah terdapat lembaga atau badan yaitu DPR dalam hal ini Komisi I, yang mempunyai wewenang mengawasi kegiatan pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informasi, serta Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk Badan Intelijen Negara.

Komisi I DPR mempunyai mitra kerja seperti :

  1. Departemen Pertahanan
  2. Departemen Luar Negeri
  3. Tentara Nasional Indonesia
  4. Departemen Komunikasi dan Informatika
  5. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
  6. Badan Intelijen Negara (BIN)
  7. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
  8. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
  9. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
  10. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
  11. Televisi Republik Indonesia (TVRI)
  12. Radio Republik Indonesia (RRI)
  13. Dewan Pers

(wikipedia)

Komisi I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat menyelenggarakan

rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;

konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya; rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain; rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau kunjungan kerja.

Dari uraian di atas dinyatakan bahwa DPR adalah lembaga yang kompeten, bertugas mengawasi intelijen dalam melakukan kegiatannya, sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

Dengan demikian, perlu dipertimbangkan lagi niat untuk melibatkan KOMNAS HAM, Komnas Perempuan, KPK dan PPATK dalam mengawasi kegiatan dan operasi intelijen.

 
6 Comments

Posted by on April 11, 2011 in IndonesiaKu

 

Tags: , , , , , , , , , ,

6 responses to “RUU INTELIJEN HARUS LIBATKAN KOMISI INDEPENDEN ?

  1. joe

    April 12, 2011 at 2:50 pm

    apapun semoga demi kemaslahatan rakyat banyak

     
    • papuaku

      April 12, 2011 at 6:41 pm

      Saya setuju Mas, karena negara kita sudah begitu lama diganggu oleh pihak-pihak yang tidak mau negara ini maju…

       
  2. Goda-Gado

    April 12, 2011 at 8:44 pm

    niat untuk melibatkan KOMNAS HAM, Komnas Perempuan, KPK dan PPATK dalam mengawasi kegiatan dan operasi intelijen.

    begini, pelibatan Komnas HAM tentu saja perlu jika hal itu menyangkut HAM orang yang dijadikan target intelijen. Siapa yg menjamin dia tidak dilanggar HAM nya? Krn intelijen pd dasarnya tdk bs mengeksekusi dan menyidik.
    Begitupula dg kepentingan lembaga2 lainnya.
    PPATK merasa perlu dan berkepentingan untuk mengawasi aliran2 dana para intel, dan KPK menjaga agar intel tidak korupsi….

    DPR memainkan fungsinya secara umum, tetepi tdk secra hukum.

     
    • Papua

      April 13, 2011 at 11:26 am

      Saya pikir pengawasan dari Komisi2 atau Lembaga yang disebutkan di atas sudah berjalan sebagaimana mestinya, karena sebagai warganegara siapapun atau apapun profesinya dalam bertindak harus memenuhi norma2 dan kaidah2 hukum yang berlaku.
      Terima kasih

       
  3. paula

    June 1, 2011 at 12:09 pm

    .. makasih abang-abang semua .. setuju sekali dengan melibatkan semua lembaga / Badan-Badan yg ada di negeri sebagai pengawas RUU Intelijen dan tetap netralitas tanpa ada campur tangan dari pihak ke 3 (pihak asing, kolompok tertentu, golongan tertentu,dll) itu yang di utamakan ..

     
    • papua

      June 1, 2011 at 8:16 pm

      Atur saja Mas, yang penting dapat berjalan dengan baik…🙂

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: