Si Oneng

Jamilah  binti Emang, seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi yang berangkat melalui perusahaan jasa tenaga kerja PT Al Hijaz Indo Jaya,  Jalan Dewi Sartika Cawang pada 12 Februari 2006, ditemukan di Masjidil Haram, dibuang oleh majikannya kemudian menghembuskan nafasnya pada 15 Desember 2011 di Rumah Sakit King Faisal.

Jenazah sampai sekarang masih belum bisa diterbangkan ke Indonesia.

Dalam sebuah artikel di Rakyat Merdeka On-line, menurut Anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah “Oneng” Pitaloka, hal ini merupakan kegagalan Presiden SBY dalam melindungi warga negaranya di luar negeri.

Membaca tanggapan si “Oneng” ini, terus terang sebagai anak bangsa saya merasa malu, masak seorang Anggota DPR kita mempunyai wawasan serendah ini ?.

Ternyata pengetahuan Si “Oneng” belum cukup untuk mencerna bahwa mengurus jenazah di luar negeri tidak tidak semudah mengurus jenazah di negara sendiri.

Si  “Oneng”mungkin perlu diajak berkunjung  atau terjun langsung bagaimana kesulitan pengurusan jenasah di luar negeri sampai bisa diterbangkan ke Tanah Air.

Apalagi  bertepatan dengan akhir tahun, meskipun Arab Saudi adalah Negara Islam mungkin saja para penentu kebijakan di sana sibuk mempersiapkan diri menghadapi detik-detik pergantian tahun. Secara tidak langsung akan mempersulit petugas-petugas kita untuk mempercepat pemulangan janazah.

Anehnya, kenapa Oneng tidak menuntut perusahaan jasa tenaga kerja PT Al Hijaz Indo Jaya sebagai yang bertanggung jawab dan memperoleh keuntungan dengan memberangkatkan para TKI khususnya Jamilah binti Emang ?

Kenapa tidak menuntut Moh. Jumhur Hidayat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ?

Kenapa tidak menuntut Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ?

Oneng……Oneng…..!!!!!

Foto : saya ambil di sini.

Yang masih segar dalam ingatan kita adalah pada Hari Raya Idul Fitri di tahun ini (2011), betapa salah satu Organisasi Keagamaan dan beberapa kelompok agama telah shalat IED sebelum ditetapkan atau diputuskan dalam Sidang Itsbat yang dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai unsur keagamaan seperti sidang yang terakhir, yaitu :

• Menteri Agama dan Kementerian Agama Republik Indonesia
• Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
• Utusan-utusan Organisasi Massa (Ormas) Islam (NU, Muhammadiyah , dll)
• Tokoh-tokoh Islam terkemuka
• Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, Deputi Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan/Ahli Astronomi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
• dan Para Duta Besar Negara-negara Islam di Indonesia

Perbedaan ini langsung di “manfaatkan”, dibahas dan diulas oleh para pakar dan dipublikasikan oleh berbagai media massa.

Anehnya untuk penetapan tanggal Hari Raya Idul Adha tidak pernah bermasalah, semuanya sepakat untuk dilaksanakan pada hari yang sama (seperti hari ini Minggu, 6 November 2011). Kita ikuti di Televisi dan  radio, masyarakat bebondong-bondong ke Mesjid-mesjid atau lapangan terbuka untuk memuji kebesaranNya.

Tidak ada pakar yang mengulas dan media massa yang membahas secara besar-besaran.

Yang jadi pertanyaan adalah, apakah perbedaan pendapat penentuan Hari Raya Idul Fitri selama ini disengaja atau dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu yang ujung-ujungnya memberikan kesan bahwa pemerintah tidak sanggup untuk mengatasi masalah keagamaan, agar dengan mudah dapat dipolitisasi bahwa pemerintah sudah tidak kredibel dan tidak dapat dipercaya lagi.

Mungkin perlu penelitian yang lebih mendalam. Siapa yang berada di belakang skenario ini dan siapa sutradaranya ?

Di atas semua itu, yang terpenting adalah agar ummat Islam di Indonesia tidak terkotak-kotak, kompak,  bersatu dan tidak mudah terombang-ambing oleh kekuatan apapun juga.

Terus masalahnya apa, sehingga masih terjadi peristiwa bom bunuh diri di Solo ?

Disadari atau tidak, kelemahan ada pada peraturan perundang-peundangan negara kita yang mengganggap bahwa informasi intelijen belum cukup untuk dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku teror tanpa didukung alat bukti, artinya informasi intelijen belum dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melakukan penindakan.

Padahal terorisme adalah “extra ordinary crime” yaitu kejahatan yang luar biasa, dilakukan oleh orang-orang dan organisasi yang luar biasa baik disiplin maupun  loyalitasnya.

Disadari bahwa untuk menghadapi kejahatan terorisme ini, negara harus dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang juga harus luar biasa, diantaranya yang sedang diusahakan oleh para tokoh yang peduli terhadap NKRI adalah memperjuangkan terwujudnya UU Intelijen.

Tentu saja kita berharap suatu saat Undang-Undang Intelijen bisa meluruskan dan menutupi kelemahan Undang-undang Hukum sebelumnya, agar informasi intelijen bisa jadi alat bukti, yang akan sangat efektif dalam penanganan masalah teror serta memberikan rasa percaya diri kepada aparat supaya tidak dihantui dengan tuntutan Hak Azazi Manusia (HAM) yang selalu digembar-gemborkan beberapa pihak penentang.

Dipihak lain muncul pertanyaan dibenak kita : ”Apakah sebelum melakukan tindakan biadab tersebut para teroris juga memikirkan HAM orang-orang yang akan menjadi korbannya ?”

Jelas sekali pesan yang diinginkannya yaitu mengadu domba antar agama dan umat beragama.

Dengan kejadian ini diharapakan masyarakat bisa menyatukan tekad untuk sama-sama memberantas terorisme ini dengan peduli terhadap perkembangan yang terjadi di lingkungan masing-masing.

Segeralah melaporkan kepada RT maupun RW terdekat, jika ada hal-hal yang mencurigakan, perhatikan kegiatan orang-orang yang tidak anda kenal.

Pemberantasan terorisme tidak bisa hanya diserahkan kepada Pemerintah atau pihak keamanan, perlu partisipasi langsung dari masyarakat.

Di sisi lain para pakar, politisi maupun para elit partai bahkan media massa seperti surat kabar dan televisi  tidak berusaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa keamanan adalah milik kita dan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, mereka malah berlomba-loma dan lebih senang menghujat dan menelanjangi Pemerintah maupun aparat keamanan meskipun tanpa solusi yang jelas.

Diantara mereka ada juga yang berpendapat bom bunuh diri ini sebagai pengalihan isu yang terjadi akhir-akhir ini.

Saya khawatir terhadap pihak-pihak yang selalu menghalang-halangi terwujudnya Undang Undang Intelijen, tidak lain dan tidak bukan dapat digolongkan kepada antek-antek TERORIS itu sendiri. Apalagi mereka sudah mampu mempengaruhi mahasiswa agar berdemo untuk “menolak UU Intelijen”, seperti yang terjadi di Bandung akhir-akhir ini.

“Kepolosan” mahasiswa menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh bujuk rayu antek-antek teroris. Para Mahasiswa tidak mengetahui bahwa petugas-petugas di lapangan perlu payung hukum untuk melindungi langkah dan tindakannya dalam bekerja. Karena itu, kinilah saatnya UU tersebut segera diwujudkan agar kelak dapat melidungi segenap bangsa Indonesia dari aksi-aksi terorisme.

Diawali dengan meninggalnya Darwis Saiman yang disebabkan oleh  kecelakaan lalu lintas.

Sementara berita yang beredar (diantaranya melalui SMS) adalah tentang tewasnya seorang tukang ojek bernama Darwis Saiman, ditubuhnya terdapat luka akibat pembantaian.

Hal ini membuat warga Ambon tersulut dan marah mengakibatkan terjadinya hal yang tidak diinginkan serta jatuh korban.

Karakter masyarakat suatu daerah dapat membuat peristiwa kecelakaan biasa, berkembang menjadi mengerikan.

Peristiwa ini diharapkan dapat menjadi pelajaran kepada kita bersama, agar para tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan  formal maupun non formal mempunyai peran untuk memberikan pemahaman kepada warga dan ummat masing-masing.

Kita harapkan agar peristiwa ini dapat segera dicegah dan tidak berlarut-larut.

Kita memberikan apresiasi terhadap pemimpin kelompok-kelompok Maluku di Jakarta yang menganjurkan agar masyarakat bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif. Terlihat di salah satu stasiun TV Nasional pagi ini (13/9), wawancara  dengan artis-artis berdarah Maluku di Jakarta seperti  Melly Manuhutu dan  Andre Ehanusa yang ikut memberikan support kepada saudara-saudara kita di Ambon, menurut keluarganya di sana suasana Ambon sudah kondusif dan masyarakat sudah mulai melakukan aktifitas.

Kita sangat mengharapkan kedamaian yang abadi di Ambon, masyarakat tIdak mudah terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas sumbernya, hidup berdampingan secara damai seperti sebelumnya. Agar konflik tidak terulang lagi  diharapkan  aparat dapat bertindak tegas.

Meskipun kalangan elit politik menganggap terlambat, tapi kita melihat Pemerintah sudah berbuat maksimal dan sungguh-sungguh, terbukti dalam waktu yang singkat kehidupan di Ambon kembali normal.

• Menteri Agama dan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Pemimpin Sidang dan fasilitator beserta  Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
• Utusan-utusan Organisasi Massa (Ormas) Islam (diantaranya yang terbesar di Indonesia adalah Ormas Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dll)
• Tokoh-tokoh Islam terkemuka
• Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, Deputi Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan/Ahli Astronomi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
• Para Duta Besar Negara-negara Islam di Indonesia

Dengan mendengarkan pendapat-pendapat petugas yang kredibel dan disumpah yang ditempatkan/ditugaskan di beberapa titik di seluruh Indonesia. Keputusan diambil berdasarkan masukan dari peserta sidang dan diputuskan secara bersama-sama.

Namun keputusan akhir tetap diserahkan kepada kita, seperti tercantumkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesai 1945 (UUD’45), tentang kebebasan beragama yaitu negara menjamin setiap warga negara beribadah menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing.

Kita mendengar berita dari masyarakat di wilayah perbatasan antara RI dengan Malaysia yaitu di Kanduangan Desa Sekaduyan Taka Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, tentang pembentangan Bendera Merah Putih, berukuran 1,5 meter x 3000 meter dengan berat 1,7 ton.

Peristiwa bersejarah ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 2011.

Berita ini ngintip dari : MimbarOpini.com

Memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang mengatur praktek penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan serta ketentuan – ketentuan pidananya.

Tujuannya untuk :

1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Dikaitkan dengan UU di atas, baru-baru ini kejadian di SMP Al-Irsyad di Kecamatan Tawangmangu dan SD Islam Sains dan Teknologi (SD-IST) Al-Albani di Kecamatan Matesih, Karanganyar yang tidak bersedia dan menolak melaksanakan upacara bendera yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah setiap hari Senin.

Kepala SMP Al-Irsyad Tawangmangu, Sutardi, menyatakan menghormati benda mati, termasuk bendera negara, sama halnya dengan perbuatan syirik. Gerakan hormat, dianggap sama dengan gerakan i’tidal dalam shalat.

Sedangkan Kepala SD IST Al-Albani Matesih, Heru Ichwanudin, menyatakan penghormatan kepada bendera negara merupakan hak masing-masing individu dan bukan kewajiban.

Sebagai warga negara dan bangsa Indonesia, kita menyesalkan kejadian ini. Apalagi beliau berdua adalah seorang pendidik, bahkan kepala sekolah yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya bagaimana membangkitkan rasa cinta tanah air dan bangsa sejak kecil, sebagai bekal kelak agar anak-anak tersebut menjadi generasi yang sanggup membangun negaranya menjadi besar, agar mereka tidak terlindas arus globalisasi.

“Kita wajib menghargai simbol-simbol bangsa, dalam pengertian menghormati, bukan menyembah,” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Djalal, Selasa (7/6/2011).
Kita sepakat bahwa penghormatan terhadap bendera merah putih atau menyanyikan lagu kebangsaan bukan perbuatan syirik, dan sikap menghormati  berbeda dengan menyembah. Di negara-negara Islampun, bendera juga dihormati oleh warganya.

Saatnya para ulama turun tangan untuk membantu dan berperan menyelesaikan masalah ini. Seperti harapan Kementerian Pendidikan Nasional agar  ulama mampu memberikan penjelasan kepada umat mengenai aturan penghormatan kepada simbol negara, supaya tidak dipahami secara kaku dan sempit.

Kita tidak ingin sekolah atau aset bangsa ini ditutup, seperti yang kita dengar jika mereka tetap pada pendiriannya. Marilah kita duduk bersama membicarakan hal ini dengan kepala dingin, lakukan dialog dan pendekatan dalam rangka  pembinaan kepada masyarakat.

Untuk menghadapi kondisi seperti ini, dari dulu saya berangan-angan sebaiknya negara kita memberlakukan Wajib Militer saja seperti yang sudah dilaksanakan oleh negara tetangga Singapura. Semua anak laki-laki setelah menyelesaikan  Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) harus ikut latihan militer, apabila pada saat negara dalam keadaan darurat atau membutuhkan bantuan mereka siap berada di garis depan.

Pendidikan ini juga baik untuk melatih disiplin bangsa kita yang disadari atau tidak, semakin susah diatur.

Berita terakhir menyebutkan bahwa setelah dilakukan dialog, kedua sekolah akan melaksanakan kegiatan upacara bendera kembali. Syukurlah, mudah-mudahan para Kepala Sekolah tersebut manyadari kekilafannya.

Foto : FaktaPos

Di Radio Elshinta sore ini (4/6), saya mendengar berita bahwa Forum Ulama Umat Islam (FUUI) dengan Ketua KH. Athian Ali Da’i, mengadakan pertemuan dengan pimpinan ormas Islam (Persis, Muhammadiyah, ICMI, DDI, PUI) dan Tim Pengacara Muslim (TPM) di Mesjid Al Fajr Bandung menelaah perkembangan kasus NII gadungan.
Menurut FUUI, jumlah mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung yang direkrut oleh jaringan NII gadungan lebih dari 257 orang, mayoritas perempuan dan masih aktif kuliah.
Generasi muda seperti mahasiswa menjadi target NII, saat ini sudah menyusup ke SMA bahkan sampai SMP di Bandung, tidak tertutup kemungkinan juga di daerah lain.
Keberadaan NII gadungan tersebut SESAT dan MERESAHKAN masyarakat karena sudah keluar dari ajaran atau aqidah Islam. Meskipun mereka sedang tiarap, tapi kita jangan sampai lengah, karena mereka akan tetap eksis.
FUUI mendukung dan membantu Pemerintah sepenuhnya, terutama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, serta Mabes Polri dalam menyelesaikan kasus ini.
Beberapa perguruan tinggi yang mahasiswanya sudah direkrut oleh NII gadungan ini, berdasarkan urutannya menurut data FUUI adalah sebagai berikut :

1. Institut Teknologi Bandung (ITB)
2. Universitas Padjadjaran (UNDPAD) Bandung
3. Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom) Bandung

Bagi kita apapun namanya, apakah NII benar atau NII palsu, semuanya sama.
Artinya mereka tidak layak untuk hidup di Indonesia.
Apalagi menyangkut ajaran dan aqidah Islam.
No way…..
Mari kita bentengi keluarga (anak, isteri, adik, kakak, maupun saudara) dari bujuk rayu setan yang terkutuk ini.

Pidato kenegaraan ini, tidak terlepas dari upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akhir-akhir ini gencar menyosialisasikan kembali empat pilar kebangsaan yang fundamental :

• Pancasila
• Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45)
• Bhineka Tunggal Ika, dan
• Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Sejak era reformasi (mulai 1998), yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang, kemanakah sekarang Pancasila itu ?

Pancasila seolah-olah tenggelam dalam sejarah masa lalu yang tak lagi relevan dalam reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas dalam kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan.

Mengapa hal itu terjadi ?

Mengapa seolah kita melupakan Pancasila ?

Pancasila seolah “lenyap” dari kehidupan kita ?

Jawabnya adalah :

Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global.

Kedua, terjadinya eforia reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila.

Dikatakan oleh Pak Habibie bahwa Pancasila tak terkait dengan sebuah era pemerintahan, apakah  Orde Lama, Orde Baru atau orde manapun. Pancasila seharusnya terus menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang mengilhami perilaku kebangsaan dan kenegaraan.

Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit.

[Cuplikan pidato kenegaraan BJ. Habibie hari ini, 1 Juni 2011, naskah lengkap ada disini]

Mungkin pembaca yang budiman tahu jawabannya “Kemanakah Pancasila setelah Reformasi ?”

Sumber : ktsp-rpp-silabus